Bupati Lampung Selatan terpilih Radityo Egi Pratama. Foto: Aldo/sender.co.id
Sender.co.id – DPD II Partai Golongan Karya (Golkar) Lampung Selatan menegaskan mendukung penuh terwujudnya Daerah Otonomi Baru (DOB) lima kecamatan di Lampung Selatan menjadi kabupaten baru.
Ketua Golkar Lampung Selatan Benny Raharja menegaskan bahwa perwujudan DOB itu sudah menjadi aspirasi masyarakat Kecamatan Natar, Jatiagung, Tanjungbintang, Tanjungsari dan Merbau Mataram.
“ Kami dari partai Golkar mendukung itu sedari awal muncul aspirasi tersebut. Tetapi memang karena moratorium maka pergerakan menjadi terhambat. Tetapi pada intinya Golkar siap mendukung lewat jalur politik,” ujar Benny pada Senin (9/12/2024).
Soal desakan paripurna pemekaran dilakukan pada Januari 2025 ini, Benny menjelaskan tak jadi persoalan. Namun sebagai unsur pimpinan di parlemen Lampung Selatan, Benny akan terlebih dahulu melihat dinamika politik yang terjadi.
“ Mungkin ada sebagian yang ingin paripurna DOB pada Januari 2025, tetapi sebelum itu terlaksana segala sesuatunya harus tertuang dalam Badan Musyawarah (Banmus) agar punya legal standing yang jelas,” kata dia.
Dengan kata lain, Benny berpandangan paripurna pemekaran DOB tersebut bisa dilakukan baik di masa pemerintan Nanang Ermanto ataupun masa pemerintahan Radityo Egi Pratama yang kelak dimulai pada pertengahan Februari 2025 mendatang.
“ Misalnya kalau dikebut pada Januari ini artinya dilakukan saat pemerintahan Nanang Ermanto sebelum masa jabatannya habis. Tetapi dilihat dulu apakah efektif jika digelar Januari mendatang, terlebih yang bersangkutan akan habis masa jabatan,” terangnya.
Benny sendiri justru lebih condong jika paripurna DOB dilakukan pada masa pemerintahan Bupati Radityo Egi Pratama. Sebab dalam debat waktu itu Egi juga bicara soal Pemekaran DOB.
“ Saya rasa nggak masalah jika pada awal-awal masa pemerintahannya paripurna dilaksanakan. Kita ingin lihat pergerakan Bupati baru yang katanya konsen dengan DOB, masyarakat juga bisa melihat akeselerasinya nanti,” pungkasnya.
Disinggung soal upaya pertemuan TPPD dengan Plt. Sekkab Lampung Selatan untuk percepatan paripurna. Benny mengaku belum mengetahui hal tersebut, namun ia tak menampik hal itu dilakukan oleh TPPD untuk menyampaikan aspirasi agar DOB segera tercapai.
“Kalau itu mungkin dorongan untuk eksekutif supaya paripurna segera dilaksanakan, tetapi pada prinsipinya kami di DPRD tak masalah apakah paripurna di masa Nanang Ermanto atau paripurna di saat kepemimpinan bupati baru, tetapi sekali lagi setiap langkah di legislatif harus melalui Banmus,” tandasnya.
Diketahui pada saat debat Pilkada dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Paslon Bupati/Wakil Bupati, Radityo Egi dan Syaiful Anwar mengupas soal daerah otonomi baru yang mandek akibat moratorium.
Kala itu Egi menilai masyarakat di lima kecamatan kesulitan mengurus hal-hal seputar administrasi kependudukan yang mengharuskan masyarakat menempuh jarak dan waktu ke Pemkab Lampung Selatan. (VE)
Komentar