(Menteri Desa Yandri/istimewa)
Sender.co.id - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia (Mendes PDT) Yandri Susanto, menyebut bahwa polemik penggunaan kop surat kementerian untuk haul ibunya hanya masalah administrasi. Ia meminta agar dimaklumi karena baru jadi menteri.
"Ya karena saya kan baru jadi menteri, saya kan selama tiga tahun, jadi saya selama 30 tahun jadi DPR, ya kan. Ya maklumlah baru belajar," ujarnya kepada wartawan, Kamis (23/10).
Politisi PAN itu menerangkan, bahwa saat itu ada instruksi dari internal kesekjenan dibutuhkannya surat resmi kementerian untuk acara haul ibundanya tersebut.
"Ya karena saya sedang sibuk, sedang banyak persiapan-persiapan pasca-pelantikan, ya memang saya kurang kontrol saja," ucapnya.
Terlepas dari masalah administrasi itu, Yandri memastikan bahwa dirinya tak mengambil uang sedikitpun dari kementerian untuk acara memperingati kematian ibundanya tersebut.
"Intinya dari acara itu tidak satu sen pun uang kemendes yang saya gunakan. Demi Allah demi rasulullah nggak ada. Jadi murni persoalan administratif aja," pungkasnya.
Pasca kejadian itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi membenarkan adanya imbauan dari Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya kepada para menteri Kabinet Merah Putih. Imbauan itu buntut dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang menggunakan kop surat kementerian untuk keperluan acara pribadi.
Budi Arie menyebut bahwa imbauan tersebut meminta para menteri untuk siaga bersama dan menjaga kepercayaan publik. "Iya, kita harus siaga bersama. Kepercayaan publik yang besar ini harus kita jaga bersama ya," kata Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta dikutip pada Kamis (24/10/2024).
Budi menjelaskan bahwa imbauan tersebut diterima oleh semua menteri Kabinet Merah Putih. "Semua imbauan untuk semua menteri di Kabinet Merah Putih,WhatsApp. Di WhatsApp group," kata Budi.
Mantan Menkominfo itu menyebut bahwa imbauan tersebut bukan bentuk teguran kepada Menteri Desa Yandri Susanto. Dirinya menekankan bahwa imbauan tersebut untuk mengingatkan para menteri agar lebih berhati-hati.
"Bukan (teguran). Ya semuanya diingatkan untuk kita
hati-hati dalam lakukan langkah-langkah, terutama yang menyangkut kepentingan
pribadi, keluarga, jangan terkena... Jangan digunakan kementerian ini untuk
kepentingan pribadi dan keluarga," ungkapnya.
Sebelumnya, montroversi yang ditimbulkan politisi PAN ini bermula dari unggahan mantan Menko Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud Md yang menyoroti adanya surat undangan untuk menghadiri acara haul keluarga Yandri.
Masalahnya, undangan itu justru menggunakan kop surat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dipimpinnya.
"Saran hari ke-2 kpd Menteri Desa. Kalau benar surat di bwh ini dari Menteri, maka ini keliru. Acara keluarga spt. haul Ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yg mengundang pribadi atau pengasuh ponpes. Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Utk ke depannya, hati2," tulis Mahfud. (VE)
Komentar