Pj Gubernur Lampung Syamsudin. Foto: Diskominfo Provinsi Lampung
Sender.co.id – Pemerintah Provinsi Lampung memanggil 29 perusahaan industri tapioka untuk memecahkan persoalan anjloknya harga jual singkong di tingkat petani Lampung. Hearing tersebut akan dilaksanakan pada Senin (23/12/20024) pukul 14.00 WIB hari ini.
Rapat Koordinasi pembahasan harga singkong tersebut tertuang dalam surat Nomor: 500.6.11.1/6827/V.21/2024 yang bersifat penting yang ditandatangani Pj. Sekda Provinsi Lampung Fredy, pada 20 Desember 2024 lalu.
Pemprov bakal berdialog dengan 29 perusahaan industri tapioka diantaranya, PT Budi Starch and Sweetener Tbk Grup; PT Sinar Pemalang Mulia; PT Umas Jaya Agrotama; PT Sinar Laut Grup; serta PT Tedco.
PT Kapal
Api Grup; PT Florindo Makmur (Lampung Utara dan Lampung Tengah); PT Darma
Agrindo; PT Gajah Mada Internusa; PT Berjaya Tapioka Indonesia; dan PT Sari
Agro Manunggal.
Lalu PT Mitra Patimas (Lampung Timur dan Lampung Tengah); PT Lambang Jaya; PT Gunung Sewu; PT Mentari Prima Jaya Abadi; PT Tunas Jaya Lautan; CV Gunung Intan; serta PT Sinar Agro Semesta.
Selanjutnya, PT Sinar Bugur Indo Perkasa; PR Candra Wijaya; PT Bintang Lima Menggala; CV Anugerah Jaya Mandiri Lampung; PT Jaya Abadi Tapioka; serta CV Mahameru. Selain perusahaan industri tapioka, Samsudin juga mengundang pemerintah kabupaten/kota dan wakil petani seperti Kadis Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Lampung Tengah.
Turut diundang pula, PR Pabrik Tapioka Way Raman (Lampung Tengah); PT Hamparan Bumi Mas Abadi; PR Pabrik Tepung Tapioka Way Raman (Lampung Timur); PT Teguh Wibawa Bhakti Perasaan; serta PR Pabrik Tapioka Dharma Jaya. Kemudian Kadis Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Lampung Timur; Kadis Ketahanan Pangan dan Hortikultura Lampung Utara; Kadis Pertanian Tulangbawang; Kadis Pertanian Tulangbawang Barat; Kadis Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Waykanan; serta Kadis Pertanian Mesuji.
Diberitakan sebelumnya, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi mengatakan bahwa pemerintah harus respon cepat atas kondisi petani singkong di provinsi lampung.
"Dari beberapa data dan informasi yang saya dapat, kondisi petani singkong kita harus mendapatkan perhatian atas anjloknya komoditas singkong," Kata wahrul pada Selasa, 10/12/24.
Wahrul menegaskan, Pemerintah Provinsi lampung harus mengendalikan harga singkong untuk kesejahteraan para petaninya.
"Pj. Gubernur dan Dinas terkait harus intervensi atas harga komoditas singkong yang anjlok belakangan ini. Pj. Gubernur harus panggil pihak-pihak terkait," Tegasnya.
Wahrul juga mengatakan bahwa dengan harga singkong saat ini, membuat para petani singkong jauh dari kesejahteraan.
" Dengan harga yang sudah pecah dari 1000 Kg, para petani tidak bisa untung bahkan cenderung merugi karena tidak bisa menutup biaya produksi," Kata wahrul.
Terakhir, Wahrul berharap kondisi petani singkong khususnya yang ada di provinsi lampung mendapatkan perhatian dan menjadi atensi khusus bagi semua pihak.
"Semoga harga komoditas singkong lekas membaik", pungkasnya. (VE)
Komentar