Forum Honorer K2 Lampung Selatan mendatangi Kantor DPRD Lampung Selatan untuk mempertanyakan kejelasan PPPk, Rabu (8/1/2025).
Sender.co.id – Tak kurang dari 100 orang mendatangi Gedung DPRD Lampung Selatan. Mereka merupakan tenaga honorer teknis K2 yang mempertanyakan kejelasan legislatif untuk dapat diakomodir menjadi PPPK.
Rupanya 100 orang itu hanyalah perwakilan dari masing-masing kecamatan yang ada di Lampung Selatan saja. Lebih tepatnya jumlah mereka mencapai 394 orang, sementara Pemkab Lampung Selatan Cuma menyediakan 10 kuota honorer K2 yang masuk PPPK.
“ Kami datang kesini mempertanyakan kejelasan kenapa kuotanya hanya 10, kami ingin seluruh honorer k2 yang ada di Lampung Selatan dapat diakomodir menjadi PPPK sepenuhnya,” kata juru bicara honorer K2 Lampung Selatan, Rohom saat audiensi dengan Komisi I DPRD Lampung Selatan, Rabu (8/1/2025).
Rohim melanjutkan apabila alasan Pemkab terkendala pada anggaran, lalu mengapa masih ada saja honorer baru bermunculan di Lampung Selatan. Padahal aturan atau larangan perekrutan tenaga honorer sudah diterbitkan oleh pemerintah pusat.
“ Kalau masalahnya anggaran kenapa masih banyak tenaga honorer baru yang bermunculan, kami juga menyayangkan mengapa Pemkab hanya mengajukan kuota 10 kursi ke pusat padahal pemerintah pusat membuka peluang selebar-lebarnya untuk usulan kuota,” jelas rohim.
Rohim berharap DPRD Lampung Selatan melalui Komisi I yang membidangi urusan ini dapat mewujudkan aspirasi mereka. Pihaknya juga siap untuk mengumulkan data base by name by adress untuk menjadi bahan pembahasan saat hearing yang akan dilakukan legislatif dengan BKD Lampung Selatan.
Sementara Komisi I DPRD Lampung Selatan menerima perwakilan honorer k2 dan menginstruksikan penghimpunan data base secepatnya. Itu disampaikan Legislator Fraksi Demokrat Jenggis Khan Haikal.
“ Kami dari dulu di DPRD Lampung Selan selalu meminta data base supaya arah perjuangan dan yang diperjuangkan itu mendapat kejelasan,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat Lampung Selatan itu.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan Agus Sartono mengatakan akan segera melakukan hearing dengan Badan Kepegawaian Daerah mengenai tuntutan dan aspirasi ratusan honorer K2.
Politisi Fraksi PAN itu menegaskan jika data base sudah terhimpun maka rapat dengar pendapat akan berlangsung di kantor DPRD Lamsel. Dia juga mengatakan aspirasi tersebut akan jadi perhatian mengingat nasib 384 honorer k2 belum jelas lantaran hanya terdapat 10 kuota yang tersedia.
Usut punya usut, aksi honorer K2 itu bukan kali pertama berlangsung. Sebelumnya mereka menggelar aksi bersama guru-guru honorer namun nasib guru honorer sudah jelas lalu mereka tertinggalkan sampai saat ini.
Berangkat dari keresahan tersebutlah honorer k2 berinisiatif mendatangi wakil rakyat di Parlemen Lampung Selatan dengan tujuan aspirasi mereka dapat segera diakomodir dan jadi perhatian serius oleh Pemkab dan DPRD Lampung Selatan. (VE)
Komentar