(Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri/merdeka.com)
Sender.co.id – Perang urat syaraf dilontarkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terhadap Presiden Joko Widodo. Sindirian itu disampaikan Mega dalam pidato politik pengambilan pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti 2019-2024 diperpanjang hingga 2025 di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7).
Megawati mengaku sempat melakukan perbincangan dengan Presiden Joko Widodo. Dalam perbincangan itu, dirinya meminta Jokowi agar menjadi pemimpin yang sesuai konsep pendiri bangsa, bukan justru bikin versi lain.
"Nah kalau sekarang saya lihat pemimpin itu versi aneh mbok yo, yang udah ada dijalani saja, susah banget," ucap Megawati.
Megawati merasa bingung atas gelagat pemimpin era saat ini, yang tak lagi sesuai apa yang dikonsepkan pendiri bangsa.
"Mau nyari apa lagi sih? Saya ngomong sama Pak Jokowi kalian pemimpin itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa bukan kita bikin versi-versi," kata Megawati.
Lebih lanjut, Megawati juga mengaku sempat meminta Ganjar Pranowo jika menjadi pemimpin untuk tidak semaunya sendiri, tetapi harus mengikuti konsep pendiri bangsa.
"Saya bilang sama dia, saya jadikan karena apa? Kamu masuk PDIP, terserah mau independen ke partai ya, kamu harus ikuti konsep kebangsaan kita, karena itu benarnya tinggal dijalankan itu paripurna, kok, susah amat, ya, dengan pancasila-nya gotong royongnya, bhineka tunggal ikanya," tegas Megawati.
Hubungan PDIP dan Jokowi merenggang sejak Pilpres 2024. Jokowi dituding ikut cawe-cawe Pilpres 2024. Apalagi, putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka, terpilih memenangkan Pilpres 2024.
Kendati demikian, tuduhan kubu PDIP terhadap Jokowi tidak terbukti setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan sengketa Pilpres 2024.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDIP Utut Adianto juga sebelumnya membantah hubungan PDIP dengan Jokowi merenggang. Ia menegaskan, PDIP masih dalam bagian pengusung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Kalau tentu sekali lagi PDIP masih menjadi partai pemerintah. Kami menjadi partai pengusung pemerintah, pengusung dan pendukung utama. Jadi ini belum ditarik," ucap Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Utut pun memastikan, lima kader PDIP sampai saat ini masih ada di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Sehingga, PDIP masih bagian dari pemerintahan.
"Kalau pertimbangan lapangan tentu melihat kasus, jadi kalau bahasa Belandanya situasi. Situasi itu keadaan terkini. Jadi sekali lagi PDIP masih partai pendukung pemerintah. Kader kami masih lima di pemerintahan. Jadi itu poinnya, dari satu pemikiran dan sikap timbul keputusan," tegas Utut.
Utut menekankan, partainya tidak pernah berseberangan dengan Presiden Jokowi. Ia mengaku, PDIP hanya berbeda kandidat yang didukung baik Pilpres maupun Pilkada Serentak 2024.
“Kami tidak pernah berseberangan dengan Pak Jokowi, kalau beda kandidat ya wajar karena keyakinannya beda,” pungkasnya. (*)
Komentar