Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban perpajakan. Pemerintah mencatat penerimaan pajak mencapai Rp1.796,8 triliun hingga Oktober 2026 dan masih mengejar tambahan sekitar Rp514 triliun untuk mencapai proyeksi penerimaan akhir tahun. Foto: Kementerian Keuangan RI
Sender.co.id – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Ia menyebut wajib pajak sebagai pahlawan penerimaan negara karena kontribusi pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan belanja pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Di tengah apresiasi tersebut, pemerintah juga masih menghadapi pekerjaan besar untuk mengejar penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir tahun ini.
"Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah membayar pajak untuk Indonesia. Seluruh wajib pajak yang menunaikan pembayaran pajaknya adalah para pahlawan penerimaan negara," kata Suahasil, Minggu (15/11/2026).
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, penerimaan pajak hingga Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun atau sekitar 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Angka tersebut tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Meski menunjukkan pertumbuhan, pemerintah masih membutuhkan tambahan penerimaan pajak sekitar Rp514 triliun untuk mencapai proyeksi penerimaan akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun.
Suahasil menjelaskan, penerimaan pajak yang dikumpulkan pemerintah akan digunakan untuk membiayai belanja negara, termasuk berbagai program yang dibutuhkan masyarakat.
"Rp514 triliun dipakai untuk apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media, untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak pada November dan Desember 2026.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi dan pergudangan, serta sektor ekonomi digital.
Bimo menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya diarahkan pada peningkatan pembayaran pajak, tetapi juga memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan kewajiban perpajakannya secara adil.
"Kita akan terus pantau kewajiban perpajakannya, kepatuhan wajib pajaknya, sekaligus memastikan level of playing field dengan sektor-sektor ekonomi yang masih konvensional non digital," kata Bimo.
DJP juga akan mengoptimalkan pemanfaatan data dari sektor keuangan, perbankan, lembaga nonperbankan, serta pihak ketiga untuk menguji kesesuaian data wajib pajak yang tercatat dalam sistem Coretax.
"Data-data dari sektor keuangan, perbankan maupun non perbankan dan data-data dari pihak ketiga yang bisa kita gunakan untuk menguji data-data yang ada di Coretax kami, ini akan kami optimalkan terus selama dua bulan terakhir ini," ujarnya.
Dari sisi komposisi, penerimaan pajak hingga Oktober 2026 didominasi Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas sebesar Rp893,1 triliun. Sementara itu, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp793,55 triliun.
Penerimaan PPh nonmigas tumbuh 16,6 persen, sedangkan PPN dan PPnBM meningkat 39,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pemerintah berharap pertumbuhan penerimaan pajak tersebut dapat terus terjaga hingga akhir tahun. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi bagian dari upaya mencapai proyeksi penerimaan negara 2026.
Di sisi lain, pemerintah mengingatkan bahwa pembayaran pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan berbagai pelayanan publik. Karena itu, partisipasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam menjaga penerimaan negara. (ra/wg)
Komentar