(Aksi demonstran KSPI /istimewa)
Sender.co.id - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di sekitaran kawasan Patung Kuda Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada Kamis 24 Oktober 2024.
Presiden KSPI sekaligus Partai Buruh, Said Iqbal menjelaskan
bahwa aksi ini diikuti tidak kurang dari tiga ribu buruh dari wilayah
Jabodetabek.
Massa aksi membawa dua tuntutan utama. Pertama, naikkan upah minimum
tahun 2025 minimal 8-10 persen, dan kedua, cabut UU Cipta Kerja, khususnya
klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.
“Kenaikan ini sangat wajar, pada dua tahun terakhir buruh hanya mendapatkan
kenaikan upah sebesar 1,58 persen, yang bahkan lebih rendah dari inflasi 2,8
persen,” kata Said Iqbal.
Tidak hanya menuntut kenaikan upah, aksi ini juga menuntut pencabutan Omnibus
Law UU Cipta Kerja, khususnya pada klaster ketenagakerjaan dan perlindungan
petani.
“Omnibus Law sangat merugikan buruh dan petani karena memberikan keleluasaan
kepada pengusaha untuk memberlakukan kebijakan yang merugikan tenaga kerja,
termasuk fleksibilitas kerja yang berlebihan dan minimnya perlindungan
kesejahteraan," kata Iqbal.
Lanjut Iqbal, ini merupakan aksi unjuk rasa kaum buruh perdana di pemerintahan
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Bila aksi tidak didengar atau tanggapi, Iqbal mengajak
seluruh buruh mogok kerja.
"Jika pemerintah tetap tidak mau mendengar suara buruh, kami siap
menghentikan produksi di seluruh Indonesia. Mogok nasional adalah langkah
terakhir yang harus kami ambil," demikian Iqbal.
Ribuan personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa kalangan buruh dan petani di Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa tersebut direncanakan terselenggara pukul 10.00 WIB.
"1.270 personel (untuk pengamanan aksi unjuk rasa)," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (24/10/2024).
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam, personel dari Polda Metro Jaya sendiri sebanyak 820 personel. Para personel pengamanan akan melakukan upaya preemtif, preventif, dan penegakan hukum.
Untuk rekayasa lalu lintas, kata Ade Ary, sifatnya situasional menyesuaikan eskalasi massa di lapangan. Namun, kepada masyarakat pengguna jalan untuk menghindari kawasan tersebut dan mencari rute alternatif lain guna menghindari kepadatan lalu lintas.
"Apabila jumlah massa dan eskalasi meningkatkan maka diadakan penutupan jalan. Apabila jumlah massa tidak banyak, lalin normal seperti biasa," tutur Ade Ary.
Dia pun memastikan bahwa telah diperintahkan kepada anggota agar melaksanakan pengamanan secara humanis. Namun, kepada para peserta aksi juga diminta tetap berpedoman pada regulasi sesuai aturan hukum yang berlaku.
"Silahkan sampaikan aspirasi secara sejuk dan damai, tidak ada ujaran kebencian dan provokatif yg dapat mengganggu stabilitas kamtibmas," ujar dia.
Lebih lanjut Ade Ary menyampaikan, kepada para korlap dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa. Mereka diimbau untuk melakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas.
"Kepada semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman dan tertib," ungkap Ade Ary. (VE)
Komentar