Kepala BGN Sudaryono menyampaikan kebijakan pemutakhiran sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Internal BGN
Sender.co.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut dilakukan setelah BGN melakukan pemutakhiran data penerima program bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan mayoritas satuan pendidikan yang dikeluarkan merupakan sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang memiliki kerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, serta sekolah yang dinilai telah mandiri secara finansial.
“Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana BOS,” ujar Sudaryono.
Pemutakhiran tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai satuan pendidikan yang menjadi sasaran program. Pendataan mencakup lebih dari 580 ribu satuan pendidikan, mulai dari sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren hingga satuan pendidikan keagamaan lainnya.
Dari jumlah tersebut, Sudaryono menyebut lebih dari 340 ribu satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG, sementara sekitar 240 ribu satuan pendidikan lainnya belum menerima program dan akan menjadi bagian dari tahapan perluasan layanan.
BGN juga menerima sejumlah permohonan dari satuan pendidikan yang belum mendapatkan MBG. Namun, permohonan tersebut tidak langsung membuat sekolah menjadi penerima program. BGN akan melakukan investigasi dan pemetaan terlebih dahulu sebelum menentukan pemberian layanan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
Kebijakan ini sejalan dengan arah evaluasi BGN sebelumnya. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari pada Juni 2026 mengatakan penerima manfaat MBG perlu difokuskan kepada kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi. Ia juga menyebut sekolah dengan siswa dari kalangan mampu berpotensi tidak lagi menjadi prioritas.
“Refocusing ini kami perlukan supaya memang pemberian intervensi pemerintah lebih tepat sasaran,” kata Agustina.
Agustina sebelumnya juga menjelaskan bahwa BGN melakukan penataan ulang agar sumber daya program dapat memberikan manfaat optimal kepada kelompok yang membutuhkan intervensi pemerintah. Langkah tersebut mencakup evaluasi penerima manfaat dan tata kelola program MBG.
Dengan pemutakhiran tersebut, BGN menyatakan perluasan MBG akan dilakukan secara lebih terukur dengan mempertimbangkan prioritas dan kondisi masing-masing wilayah, bukan semata-mata berdasarkan jumlah satuan pendidikan yang harus dilayani. (ra/wg)
Kepala BGN Sudaryono mengatakan mayoritas satuan pendidikan yang dikeluarkan merupakan sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang memiliki kerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, serta sekolah yang dinilai telah mandiri secara finansial.
“Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana BOS,” ujar Sudaryono.
Pemutakhiran tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai satuan pendidikan yang menjadi sasaran program. Pendataan mencakup lebih dari 580 ribu satuan pendidikan, mulai dari sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren hingga satuan pendidikan keagamaan lainnya.
Dari jumlah tersebut, Sudaryono menyebut lebih dari 340 ribu satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG, sementara sekitar 240 ribu satuan pendidikan lainnya belum menerima program dan akan menjadi bagian dari tahapan perluasan layanan.
BGN juga menerima sejumlah permohonan dari satuan pendidikan yang belum mendapatkan MBG. Namun, permohonan tersebut tidak langsung membuat sekolah menjadi penerima program. BGN akan melakukan investigasi dan pemetaan terlebih dahulu sebelum menentukan pemberian layanan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
Kebijakan ini sejalan dengan arah evaluasi BGN sebelumnya. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari pada Juni 2026 mengatakan penerima manfaat MBG perlu difokuskan kepada kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi. Ia juga menyebut sekolah dengan siswa dari kalangan mampu berpotensi tidak lagi menjadi prioritas.
“Refocusing ini kami perlukan supaya memang pemberian intervensi pemerintah lebih tepat sasaran,” kata Agustina.
Agustina sebelumnya juga menjelaskan bahwa BGN melakukan penataan ulang agar sumber daya program dapat memberikan manfaat optimal kepada kelompok yang membutuhkan intervensi pemerintah. Langkah tersebut mencakup evaluasi penerima manfaat dan tata kelola program MBG.
Dengan pemutakhiran tersebut, BGN menyatakan perluasan MBG akan dilakukan secara lebih terukur dengan mempertimbangkan prioritas dan kondisi masing-masing wilayah, bukan semata-mata berdasarkan jumlah satuan pendidikan yang harus dilayani. (ra/wg)
Tag
Berita Terkait
Komentar