Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dok: Metro TV
Sender.co.id – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kesehatan masyarakat semakin mengkhawatirkan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat lebih dari 3 juta warga di 37 kabupaten/kota terpapar langsung kabut asap akibat karhutla yang terjadi di tujuh provinsi di Indonesia.
Data tersebut merupakan catatan Kemenkes per 21 Agustus 2026. Tujuh provinsi yang terdampak meliputi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Enam provinsi di antaranya telah menetapkan status siaga darurat bencana di tengah kondisi kemarau panjang yang berlangsung sejak awal tahun.
Dampak paparan asap mulai terlihat dari meningkatnya gangguan kesehatan masyarakat, terutama Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Salah satu wilayah dengan kenaikan cukup signifikan adalah Kalimantan Tengah.
Di wilayah tersebut, kasus ISPA meningkat dari 402 kasus menjadi 716 kasus hanya dalam waktu satu pekan. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 78,1 persen.
Sementara itu, Kalimantan Barat mencatat lebih dari 151 ribu kasus ISPA sejak Januari 2026, dengan peningkatan kasus dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Pontianak, Kubu Raya, dan Mempawah. Keluhan kesehatan lainnya seperti asma dan iritasi juga dilaporkan di wilayah terdampak asap.
Untuk mengantisipasi dampak kesehatan yang semakin meluas, Kemenkes telah melakukan langkah mitigasi dengan mengerahkan ratusan tenaga kesehatan ke wilayah terdampak.
Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Agus Jamaludin, mengatakan sebanyak 314 tenaga kesehatan telah dimobilisasi. Mereka terdiri dari dokter, perawat, bidan, dan epidemiolog dengan konsentrasi utama di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
“Sebagai upaya mitigasi kesehatan akibat karhutla, kami telah memobilisasi sejumlah 314 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, dan epidemiolog dengan konsentrasi utama di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan,” ujar Agus.
Selain mengerahkan tenaga kesehatan, pemerintah juga mendistribusikan obat-obatan, perlengkapan medis, serta berbagai kebutuhan kesehatan lainnya ke wilayah yang terdampak kabut asap. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan fasilitas kesehatan tetap mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah peningkatan gangguan pernapasan.
Meningkatnya jumlah masyarakat yang terpapar asap karhutla turut mendapat perhatian dari DPR RI. Anggota Komisi IX DPR RI Ranny Fahd Arafiq meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
Menurut Ranny, jumlah warga yang terpapar menunjukkan bahwa persoalan karhutla telah berkembang menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang membutuhkan respons serius.
“Kalau sudah jutaan warga terpapar asap, persoalannya bukan lagi sekadar bagaimana memadamkan api, melainkan bagaimana memastikan masyarakat yang terdampak tetap mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Ranny.
Ia juga meminta Kemenkes memastikan puskesmas dan fasilitas kesehatan di daerah terdampak memiliki tenaga medis, obat-obatan, serta dukungan pelayanan yang cukup untuk menghadapi kemungkinan meningkatnya keluhan pernapasan.
“Kemenkes harus memastikan fasilitas kesehatan di daerah siap menghadapi peningkatan keluhan pernapasan,” ujar Ranny.
Paparan asap karhutla dapat meningkatkan risiko gangguan pada sistem pernapasan, khususnya ketika kualitas udara memburuk. Karena itu, masyarakat di wilayah terdampak diimbau meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi paparan asap sebanyak mungkin.
Kondisi udara yang buruk juga perlu menjadi pertimbangan dalam melakukan aktivitas di luar ruangan. Masyarakat, khususnya kelompok rentan, perlu memperhatikan kondisi kesehatan dan segera mendapatkan pemeriksaan apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, iritasi, atau gangguan pernapasan lainnya.
Di sisi lain, penanganan kesehatan perlu berjalan beriringan dengan upaya pemadaman dan pencegahan karhutla. Sebab, selama sumber kebakaran dan asap belum sepenuhnya terkendali, risiko terhadap kesehatan masyarakat masih dapat berlanjut.
Dengan jutaan warga telah terpapar dan kasus ISPA yang meningkat di sejumlah daerah, penanganan karhutla kini tidak hanya menjadi persoalan lingkungan dan kebencanaan, tetapi juga persoalan kesehatan masyarakat yang membutuhkan respons lintas sektor. (it/dv)
Komentar