ilustrasi MBG Foto: Dok. Jawa Pos
Sender.co.id – Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul meningkatnya jumlah dugaan kasus keracunan pangan yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah. Organisasi hak asasi manusia tersebut menilai evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan agar keselamatan peserta didik menjadi prioritas utama.
Dalam laporan dan pernyataan resminya, Amnesty menyebut dugaan kasus keracunan makanan yang berkaitan dengan Program MBG sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai sekitar 9.000 kasus. Jika digabungkan dengan insiden yang terjadi sejak program mulai berjalan pada 2025, jumlah kumulatif korban disebut telah menembus 37 ribu kasus.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan pemerintah harus mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara pelaksanaan program hingga sistem keamanan pangan benar-benar diperbaiki.
"Hak atas kesehatan anak harus menjadi prioritas utama. Program Makan Bergizi Gratis sebaiknya dihentikan sementara sampai pemerintah dapat memastikan makanan yang diberikan kepada siswa benar-benar aman untuk dikonsumsi," ujar Usman Hamid dalam keterangan resminya.
Menurut Usman, berbagai kasus yang terjadi di sejumlah daerah menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pengawasan keamanan pangan, mulai dari proses produksi, distribusi hingga penyajian makanan kepada para siswa.
"Pemerintah wajib melakukan investigasi yang transparan terhadap setiap kasus keracunan serta memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif agar kejadian serupa tidak terus berulang," tambahnya.
Amnesty menilai pemerintah juga harus memberikan informasi yang terbuka kepada publik mengenai hasil investigasi setiap kasus serta memastikan seluruh korban memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
Sejumlah kasus dugaan keracunan massal sebelumnya terjadi di berbagai daerah, di antaranya Semarang dan Jayapura. Insiden tersebut menyebabkan ratusan siswa mengalami gejala seperti mual, muntah, pusing hingga harus menjalani perawatan di fasilitas kesehatan.
Di sisi lain, pemerintah sebelumnya menegaskan bahwa Program MBG tetap menjadi salah satu program prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia. Pemerintah menyatakan evaluasi terhadap setiap insiden akan terus dilakukan sebagai upaya memperbaiki tata kelola program.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memperketat sistem pengawasan terhadap seluruh mitra penyedia makanan.
"Setiap kejadian akan kami evaluasi secara menyeluruh. Mitra yang terbukti lalai akan diberikan sanksi sesuai ketentuan, dan standar keamanan pangan akan terus diperketat agar kejadian serupa tidak terulang," ujar Dadan Hindayana dalam keterangannya terkait evaluasi Program MBG.
Dadan juga menegaskan pemerintah berkomitmen memastikan setiap makanan yang didistribusikan kepada peserta Program MBG memenuhi standar keamanan dan kualitas gizi yang telah ditetapkan.
"Keselamatan dan kesehatan peserta didik menjadi prioritas kami. Evaluasi terus dilakukan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih baik dan memberikan manfaat bagi anak-anak Indonesia," katanya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keputusan resmi pemerintah untuk menghentikan Program Makan Bergizi Gratis secara nasional. Pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap berbagai insiden yang terjadi, sementara Amnesty International terus mendorong adanya pembenahan menyeluruh sebelum program kembali dijalankan secara optimal. (it/dv)
Komentar