Unggahan soal dugaan kebocoran data NPWP. (Foto: X/Teguh Aprianto).
Sender.co.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo untuk menyelidiki dugaan kebocoran data wajib pajak, termasuk informasi milik Presiden RI Joko Widodo dan pejabat negara lainnya.
Menurutnya, saat ini kebenaran dugaan tersebut masih dalam proses pengecekan. Penyelidikan akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bersama tim IT Kementerian Keuangan, dan ia berharap evaluasi dapat segera dilakukan dan hasilnya diumumkan.
"Kita sedang, saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya," ujarnya di Gedung DPR RI, Kamis (19/9).
"Nanti akan disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya Kemenkeu," kata dia.
Sebanyak 6 juta data NPWP diduga bocor dan diperjualbelikan di Breach Forums. Dari jutaan data yang bocor itu ada milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi yang juga Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.
Dugaan kebocoran data ini disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam unggahannya di X pada Rabu (18/9).
"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," ujar Teguh dalam unggahannya.
"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," pungkasnya. (DV)
Komentar