Menkeu Sri Mulyani resmi menambah anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) dari sebelumnya Rp976,8 triliun di RAPBN menjadi Rp1.160,09 triliun sesuai keputusan panja Belanja Pemerintah Pusat (BPP). (FOTO: instagram @smindrawati).
Sender.co.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani secara resmi meningkatkan anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) dari Rp976,8 triliun dalam RAPBN menjadi Rp1.160,09 triliun, sesuai dengan keputusan panja Belanja Pemerintah Pusat (BPP).
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, menjelaskan bahwa perubahan ini dilakukan berdasarkan arahan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang bertemu dengan Sri Mulyani pada Senin (9/9).
"Presiden terpilih meneliti satu per satu bersama Ibu Menteri dan Pak Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono," kata Isa dalam Raker Panja Belanja di Badan Anggaran yang dikutip dari Antara, Rabu (11/9).
Namun, peningkatan anggaran KL ini tidak mengubah porsi anggaran belanja pemerintah pusat keseluruhan yang tetap Rp2.701,44 triliun. Sebab, kenaikan anggaran KL diambil dari porsi anggaran non KL.
Dengan demikian, maka anggaran non KL berubah atau turun dari Rp1.716,3 triliun di RAPBN 2025 menjadi Rp1.541,35 triliun.
Oleh karena itu, defisit anggaran pun tetap Rp616,19 triliun atau 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB),
Sebelumnya, Sri Mulyani dan Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, telah bertemu dengan Prabowo untuk melaporkan perkembangan APBN.
Salah satu hal yang dilaporkan adalah pelaksanaan dan proyeksi APBN 2024, yang dijadwalkan akan selesai pada Desember 2024 di bawah kepemimpinan presiden terpilih. Kemudian, pada Selasa (10/9), diadakan rapat Banggar.
Laporan selanjutnya mencakup pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Rancangan APBN (RAPBN 2025) di DPR serta arahan presiden terpilih mengenai berbagai usulan program dan alokasi anggaran yang tersedia. (DV)
Komentar