Pengawasan terhadap anggaran Pilkada 2024 di Provinsi Lampung sepertinya bakal dipelototi habis-habisan oleh parlemen provinsi ini.
Sender.co.id – Pengawasan terhadap anggaran
Pilkada 2024 di Provinsi Lampung sepertinya bakal dipelototi habis-habisan oleh parlemen
provinsi ini.
Komisi I DPRD
Provinsi Lampung menganggap Pemilu tahun 2024 yang sudah lalu dianggap berjalan
secara brutal meski tanpa kendala yang berarti. Alat kelengkapan dewan yang
membidangi urusan tersebut secara eksplisit meminta KPU dan Bawaslu Lampung agar
pelaksanaan Pilkada lebih baik dari pelaksanaan Pemilu.
Ketua KPU
Provinsi Lampung Erwan Bustami menerima masukan dan saran dari Komisi I DPRD
Lampung, utamanya evaluasi Pemilu 2024 yang sudah berlalu.
“Untuk tahapan
rekruitmen badan Adhoc dan lainnya sudah berjalan hingga tingkat desa. Pada Agustus nanti akan ada pendaftaran calon kepala daerah dari 27-29
Agustus 2024,” ujar Erwan Bustami.
Sementara, Ketua
Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P Panggar mengatakan, tahapan pengawasan juga
sudah berjalan. termasuk mensosialisasikan pengawasan partisipatif.
Dalam RDP yang berlansung di Komisi I DPRD Lampung, Ketua Komisi I DPRD
Lampung Budiman AS berharap Inspektorat, KPU dan Bawaslu melakukan pengawasan
terhadap penggunaan anggaran lembaga penyelenggara Pilkada.
“Dari pemaparan KPU dan Bawaslu Lampung, saat ini tahapan pilkada
serentak sudah berjalan. Kemudian,
anggaran untuk tahapan juga sudah dicairkan 40 persen dari besaran anggaran,”
terangnya.
Budiman menilai meski
pelaksanaan Pemilu 2024 tanpa kendala yang berarti. Namun ia menilai Pemilu 2024 berjalan secara brutal. “Hal ini harus
diperbaiki, baik oleh KPU maupun Bawaslu Provinsi Lampung,” pungkasnya.
(der)
Komentar