(Presiden Joko Widodo/istimewa)
Sender.co.id - Dikumpulkannya Kapolda hingga Kapolres di Ibukota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur (Kaltim) diharapkan tidak berkaitan dengan adanya rencana mobilisasi massa pasukan berani mati pembela Joko Widodo.
Mengingat, jika hal itu berkaitan, maka akan mengganggu pelantikan Prabowo
Subianto sebagai presiden berikutnya.
Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, jika dikumpulkannya Kapolda
hingga Kapolres di IKN bertujuan menjaga kondusifitas keadaan negara, hal itu
memang tugas Jokowi menjalankan konstitusi.
"Tetapi jika ada maksud lain dari arahan Joko Widodo, publik akan
mencurigai kegiatan tersebut. Mengingat antara hari ini tanggal 12 September
berdekatan dengan rencana mobilisasi massa pendukung Joko Widodo pada 22
September yang datang," kata Muslim, Kamis (12/9).
Dari kegiatan di IKN itu kata Muslim, akan berdampak pada Polri yang
seolah-olah untuk mengamankan mobilisasi massa tersebut.
"Kalau itu benar terjadi, Jokowi tambah merusak diri dan kepemimpinannya
di ujung sisa masa jabatannya, dan merusak kepolisian sekaligus. Dan itu adalah
pelanggaran sumpah jabatan yang nyata," tutur Muslim.
Muslim pun menilai, publik akan marah jika benar Jokowi melindungi mobilisasi
massa pendukungnya. Bahkan, diprediksi akan terjadi benturan dengan masyarakat.
"Publik pasti anggap Joko Widodo biang kerok dan penyebabnya. Dan itu
berakibat publik desak MPR gelar sidang Istimewa memecat Presiden Joko Widodo.
Jadi sebaiknya Jokowi jangan berpikir ke arah itu," tutur Muslim.
Selain itu menurut Muslim, mobilisasi massa itu juga dapat diartikan upaya
Jokowi menggagalkan pelantikan Prabowo, dan upaya mencoba memperpanjang
kekuasaannya dengan menerbitkan dekrit darurat sipil karena kondisi negara
kacau.
"Jadi sebaiknya di sisa masa jabatannya, Joko Widodo legowo saja. Jangan
sampai nafsu kekuasaan mengalahkan akal sehatnya. Jika hal itu benar terjadi,
Jokowi adalah musuh negara dan pengkhianat bangsa," pungkas Muslim. (VE)
Komentar