Ilustrasi. Erwe/sender.co
Sender.co.id – Panitia Khusus (Pansus) daerah otonomi baru (DOB) Bandar Negara sedang menggodok dua hal terkait upaya pemekaran. Dua hal penting itu yakni penentuan titik wilayah pemerintahan serta update kajian dan penelitiaan.
Itu disampaikan Ketua Pansus Pemekaran Bandar Negara Waris Basuki setelah melakukan diskusi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian terhadap Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung dan Badan Riset Daerah (BRIDA), belum lama ini.
“ Kita sudah melakukan diskusi dengan pihak-pihak terkait mengenai penentuan titik koordinat calon ibu kota kabupaten atau calon lokasi pusat pemerintahan Bandar Negara,” kata Waris Basuki saat dikonfirmasi, Selasa (14/1/2025).
Waris bilang bahwa kecamatan yang bakal dijadikan ibukota kabupaten adalah Kecamatan Jatiagung. Namun titik koordinat pusat pemerintahannya masih belum ditentukan apakah akan di sekitar Kota Baru atau ada ada titik koordinat lain, itu semua masih dalam pendalaman lebih lanjut.
“ Selain itu Pansus juga sedang mempertimbangkan apakah perlu ada kajian dan penelitian lebih dalam mengenai titik koordinat calon ibukota DOB. Karena saat ini sudah tahun 2025, artinya ada pembaharuan data yang terjadi selama itu,” kata dia.
Legislator Fraksi Gerindra yang diamanahi sebagai Ketua Pansus Bandar Negara itu menilai update data mengenai hal tersebut ditimbang perlu dilakukan. Tujuannya agar pemekaran menjadi lebih proper dengan kelengkapan data yang terupdate.
“ Update yang dimaksud seperti jumlah penduduk yang pastinya terus bertambah dari tahun ke tahun, aapalagi Kecamatan Jatiagung berada tepat disebelah Kota Bandar Lampung sebagai pusat perekonomian provinsi ini,” jelas Waris.
Nantinya setelah BRIDA memberikan masukan dimana lokasi tanahnya, kemudian pansus akan meminta penjelasan bagaimana status kepemilikan tanah dan lain-lain. Kemudian pansus akan croschek dengan Bappeda yang membidangi urusan ini.
Menurutnya detail persoalan pemekaran dan perencanaan calon DOB, karenanya Pansus juga menghadirkan Bappeda dalam diskusi yang digelar Senin (13/1/2025) lalu. Dengan begitu persoalan pemekaran menjadi lebih terarah.
Pada bagian lain, Legislator Partai NasDem Supri mengamini ada kekhawatiran dari publik di Lampung Selatan mengenai rencana besar itu. Dia menilai bahwa 15 anggota yang tergabung didalam pansus itu perlu menepis kekhawatiran itu dan membuktikan kalau memang pemekaran ini justru memberikan dampak positif bagi keduabelahpihak.
“Tinggal LPPM Bisa memaparkan keuntungan kalau pemekaran tapi tidak meninggalkan kabupaten induk jadi kehilangan PAD. Karena ada kekhawatiran kalau pemekaran kabupaten induk kecil PAD,” pungkasnya. (VE)
Komentar