Ukraina larang militer pakai Telegram. (Reuters)
Sender.co.id
- Ukraina melarang penggunaan aplikasi Telegram
pada perangkat resmi yang digunakan pejabat pemerintah, personel militer, dan
pekerja penting. Badan keamanan tinggi Ukraina mengonfirmasi pelarangan karena
yakin Rusia dapat memata-matai pesan mereka.
Dewan Keamanan dan
Pertahanan Nasional mengumumkan pembatasan tersebut setelah Kyrylo Budanov,
kepala badan intelijen militer GUR Ukraina, memberikan bukti kepada dewan
tentang kemampuan layanan khusus Rusia untuk memata-matai platform tersebut.
Namun, Andriy Kovalenko
selaku kepala pusat penanggulangan disinformasi dewan keamanan, melalui
Telegram, menyatakan pembatasan tersebut hanya berlaku untuk perangkat resmi,
bukan telepon pribadi.
Telegram banyak
digunakan di Ukraina dan Rusia selama ini. Aplikasi pesan tersebut juga telah
menjadi sumber informasi penting sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari
2022.
Namun, pejabat keamanan
Ukraina telah berulang kali menyuarakan kekhawatiran tentang penggunaannya
selama perang.
Telegram didirikan
Pavel Durov, warga negara kelahiran Rusia, yang meninggalkan Rusia pada 2014
setelah menolak memenuhi tuntutan untuk menutup komunitas oposisi di platform
media sosialnya VKontakte, yang telah ia jual.
Durov ditangkap saat
mendarat di Prancis pada Agustus 2024 sebagai bagian dari penyelidikan atas
kejahatan yang terkait dengan pornografi anak, perdagangan narkoba, dan
transaksi penipuan di Telegram.
Pernyataan Dewan
Keamanan mengatakan Budanov telah memberikan bukti bahwa layanan khusus Rusia
dapat mengakses pesan Telegram, termasuk yang telah dihapus, serta data pribadi
pengguna.
"Saya selalu
mendukung dan terus mendukung kebebasan berbicara, tetapi masalah Telegram
bukanlah masalah kebebasan berbicara, ini adalah masalah keamanan
nasional," kata Budanov dalam pernyataan pribadi.
Setelah keputusan itu diumumkan, Telegram mengeluarkan pernyataan yang mengatakan tidak pernah mengungkapkan data siapa pun atau isi pesan apa pun.
"Telegram tidak
pernah memberikan data pesan apa pun ke negara mana pun, termasuk Rusia. Pesan
yang dihapus akan dihapus selamanya dan secara teknis tidak mungkin
dipulihkan," kata Telegram.
Dikatakan bahwa setiap
kejadian yang digambarkan sebagai "pesan yang bocor" telah terbukti
sebagai "hasil dari perangkat yang disusupi, baik melalui penyitaan atau
malware."
Menurut basis data
Telemetrio, sekitar 33.000 saluran Telegram aktif di Ukraina.
Presiden Volodymyr
Zelenskiy, yang duduk di dewan keamanan, serta komandan militer dan pejabat
daerah dan kota semuanya secara teratur menerbitkan pembaruan tentang perang
dan melaporkan keputusan penting di Telegram.
Media Ukraina
memperkirakan bahwa 75 persen warga Ukraina menggunakan aplikasi tersebut untuk
komunikasi dan menemukan bahwa 72 persen menganggapnya sebagai sumber informasi
utama hingga akhir tahun lalu. (AL)
Komentar