Profil Bupati Pemalang - Pemerintah Kabupaten Pemalang. Foto: Dok. pemalangkab.go.id
Sender.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring Bupati Pemalang Anom Widiyantoro pada Selasa (28/7/2026). Penangkapan tersebut telah dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, namun pada tahap awal KPK belum mengungkap secara rinci perkara yang menjadi dasar operasi tersebut.
Sejumlah pihak turut diamankan dalam operasi senyap tersebut. Seluruh pihak yang dibawa KPK masih menjalani pemeriksaan intensif, sementara lembaga antirasuah memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum mereka sesuai ketentuan KUHAP.
Dalam perkembangan terbaru yang disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, KPK mengungkap telah mengamankan 21 orang dalam OTT yang dilakukan di Pemalang, Purworejo, dan Jakarta. Dari operasi tersebut, penyidik juga menyita uang tunai lebih dari Rp2 miliar sebagai barang bukti awal.
Menurut Budi Prasetyo, penyelidikan mengarah pada dua dugaan tindak pidana korupsi, yakni:
- Dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- Dugaan penerimaan terkait jual beli jabatan, khususnya dalam proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).
"Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya uang tunai sejumlah lebih dari Rp2 miliar," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
"Kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh bupati berkaitan dengan proyek, serta dugaan penerimaan terkait jual beli jabatan," kata Budi Prasetyo.
Selain melakukan penangkapan, penyidik KPK juga melakukan penyegelan terhadap beberapa lokasi di Kabupaten Pemalang yang diduga berkaitan dengan perkara.
Lokasi yang disegel meliputi:
- Ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pemalang.
- Dua rumah di kawasan Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo. Salah satu rumah disebut milik seorang kontraktor berinisial O yang dikabarkan memiliki hubungan kekerabatan dengan Bupati Anom.
Hingga kini KPK belum menjelaskan hubungan penyegelan lokasi-lokasi tersebut dengan konstruksi perkara yang sedang diselidiki.
Pada Rabu (29/7/2026) dini hari, petugas KPK juga terlihat berada di rumah dinas Bupati Pemalang. Istri Bupati berinisial NFM keluar dari pendopo didampingi petugas dan selanjutnya dibawa untuk menjalani pemeriksaan bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Pemalang.
KPK belum menyampaikan status hukum maupun keterlibatan NFM dalam perkara tersebut. Pemeriksaan masih berlangsung.
Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana membenarkan bahwa KPK meminjam dua ruangan di Mapolres Pemalang sebagai lokasi pemeriksaan.
"Jumlah pastinya yang diperiksa, siapa saja yang diperiksa, termasuk materi pemeriksaan, menunggu dari KPK saja," ujar AKBP Rendy Setia Permana.
Ia menegaskan seluruh proses penyidikan sepenuhnya menjadi kewenangan KPK.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto hanya membenarkan adanya operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pemalang.
Fitroh belum mengungkap identitas seluruh pihak yang diamankan maupun pasal yang akan diterapkan karena proses pemeriksaan masih berlangsung.
Dengan operasi tersebut, Anom Widiyantoro menjadi kepala daerah kelima di Jawa Tengah yang terjaring OTT KPK sepanjang 2026.
Anom Widiyantoro belum berstatus tersangka. Ia masih berstatus sebagai pihak yang diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan. Penetapan tersangka maupun konstruksi perkara akan diumumkan KPK setelah proses gelar perkara selesai.
KPK juga belum mengungkap siapa saja pihak lain yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum dalam kasus tersebut. Masyarakat diminta menunggu penyampaian resmi dari KPK mengenai hasil pemeriksaan dan penetapan status hukum para pihak yang diamankan. (it/dv)
Komentar