Sender.co.id - Indonesia dan Peru berupaya mempercepat penyelesaian Perjanjian Perdagangan Bebas (CEPA) antara kedua negara. Kesepakatan ini dicapai dalam Forum Konsultasi Bilateral RI-Peru di Lima, Peru, yang diadakan pada Selasa (10/9) bersamaan dengan Indonesia-Latin America and the Caribbean (INALAC) Business Forum.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, Umar Hadi, dengan didampingi oleh Duta Besar RI untuk Peru, Ricky Suhendar, serta Direktur Amerika II Kementerian Luar Negeri, Epiphania Riris Wusananingdyah. Sementara itu, delegasi Peru dipimpin oleh Direktur Jenderal Asia dan Oceania Kementerian Luar Negeri Peru, Fernando Julio Antonio Quiros Campos.
Umar Hadi menjelaskan bahwa penyelesaian perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas ini akan menjadi pendorong utama bagi peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Peru secara signifikan. Jika perjanjian ini diterapkan, volume perdagangan bilateral diproyeksikan dapat meningkat hingga tiga kali lipat.
Pada tahun 2023, total nilai perdagangan antara Indonesia dan Peru tercatat mencapai USD 444 juta, menjadikan Peru salah satu mitra dagang utama Indonesia di kawasan Amerika Latin.
Perundingan putaran pertama CEPA antara kedua negara telah berlangsung pada 27-30 Mei 2024 di Lima. Dalam perundingan ini, negosiator fokus membahas perdagangan barang, akses pasar, kepabeanan, dan upaya mengatasi hambatan teknis.
Selain membahas perjanjian perdagangan bebas, kedua negara juga mendiskusikan kerja sama strategis lain, termasuk di bidang parlemen, pertahanan, ekonomi pembangunan, kelapa sawit, anti-narkoba, dan pendidikan. Mereka juga membahas isu regional dan global, seperti hubungan ASEAN-Peru, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), dan kepemimpinan Peru di APEC 2024.
Indonesia dan Peru juga menargetkan untuk segera menyelesaikan perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Sejak 1975, hubungan diplomatik antara kedua negara terus berkembang secara erat, tercermin dari kunjungan pejabat tinggi dan parlemen kedua negara. (DY)
Komentar