Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada ratusan kepala daerah di Ruang kegiatan resmi Istana Negara IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Sender.co.id - Presiden Joko Widodo menceritakan pengalamannya selama mendiami Istana Negara, Istana Merdeka dan Istana Bogor selama hampir 10 tahun memimpin Indonesia.
Menurut Presiden, ia setiap hari selalu merasakan suasana kolonial di istana-istana yang merupakan peninggalan Belanda itu.
"Jadi kalau istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, itu adalah istana bekas kolonial yang dulunya dihuni. Jadi di Istana Negara, itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten. Kemudian Istana Merdeka, saya juga kaget, ternyata Istana Negara, Istana Merdeka (penghuninya) berbeda, dihuni oleh Jenderal Johan Wilhelm van Lansberge," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se Indonesia di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Selasa (13/8/2024) yang dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden.
Kemudian Presiden menjelaskan bahwa Istana Bogor juga pernah dihuni oleh Gubernur Jenderal Belanda Gustaaf Willem baron van Imhoff (G.W. Baron van Imhoff).
"Saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu sekali lagi, Belanda. Bekas gubernur jenderal Belanda, dan sudah kita tempati 79 tahun. Bau-baunya kolonial, selalu saya rasakan setiap hari. Dibayang-bayangi (masa kolonial)," kata Presiden.
Oleh karenanya, Presiden menjelaskan bahwa melalui pembangunan IKN, pemerintah ingin menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun ibu kota negara sesuai keinginan dan desain pemerintah, meskipun memakan waktu yang cukup lama.
Sejak dimulai 2021, pembangunan IKN baru akan selesai sekitar 10 hingga 15 tahun mendatang. Presiden pun merinci bahwa pembangunan IKN saat ini baru mencapai sekitar 20 persen dari yang direncanakan.
Hal itu karena pembangunan yang sudah terealisasi baru mencakup Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, yang terdiri dari Istana Negara, Istana Garuda, Istana Wakil Presiden dan gedung kementerian koordinator, sedangkan gedung-gedung tiap kementerian belum dibangun. (*)
Komentar