Kim Jong Un, Pemimpin Tertinggi Republik Demokratik Korea Utara. (DOK: Bloomberg)
Sender.co.id - Korea Utara telah mengeksekusi 30 pejabat pemerintah setelah banjir besar yang melanda negara tersebut pada akhir Juli, menewaskan ribuan orang di wilayah utara. Para pejabat yang dihukum mati ini dituduh gagal melakukan tindakan mitigasi yang menyebabkan banyak korban jiwa.
Menurut laporan dari TV Chosun, yang juga dikutip oleh The Straits Times dan Independent pada Kamis (5/9/2024), para pejabat tersebut berasal dari pemerintahan lokal di daerah terdampak banjir dan dieksekusi pada Agustus 2024. TV Chosun melaporkan hal ini berdasarkan informasi dari seorang pejabat Korea Selatan yang identitasnya tidak diungkapkan.
Banjir besar tersebut diyakini menelan korban jiwa dalam jumlah ribuan di wilayah yang paling parah terkena dampak, yaitu provinsi Chagang. Badan Intelijen Nasional Korea Selatan terus memantau situasi dengan ketat setelah mendapatkan informasi terkait dari jaringan intelijen mereka, ujar juru bicara badan mata-mata tersebut melalui telepon, meskipun rincian lebih lanjut tidak diberikan.
Kementerian Unifikasi Korea Selatan, yang bertanggung jawab atas hubungan dengan Korea Utara, memilih untuk tidak memberikan komentar. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, dalam pertemuan darurat partai akhir Juli, menyatakan bahwa mereka yang 'sangat lalai' dalam menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab atas jatuhnya korban akan mendapatkan hukuman berat.
Bencana banjir yang terjadi di provinsi Chagang pada bulan Juli juga menyebabkan lebih dari 15.000 orang kehilangan tempat tinggal. Berdasarkan laporan media Korea Utara, banjir tersebut menimbulkan kerusakan besar di kota Sinuiju di barat laut serta wilayah Uiju, menghancurkan lebih dari 4.100 rumah, 7.410 hektar lahan pertanian, serta merusak jalan, bangunan, dan jalur kereta api.
Media propaganda Korea Utara menayangkan foto-foto Kim Jong Un yang tengah memantau operasi penyelamatan setelah bencana, namun tidak melaporkan adanya korban tewas. Menurut Korea Central News Agency (KCNA), sekitar 5.000 orang berhasil diselamatkan.
Setelah banjir terjadi, Kim Jong Un menyatakan bahwa Korea Utara tidak akan menerima bantuan internasional. Ia memerintahkan pejabat pemerintah untuk memindahkan ribuan orang yang terkena dampak bencana ke Pyongyang, ibu kota Korea Utara, di mana mereka akan mendapatkan perawatan serta bantuan yang lebih baik. Proses pembangunan kembali diperkirakan akan memakan waktu dua hingga tiga bulan, selama periode ini pemerintah akan memberikan layanan kepada sekitar 15.400 orang yang rentan di berbagai fasilitas di Pyongyang. (DY)
Komentar