Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam video klarifikasi yang diunggah melalui akun Instagram resmi, Selasa (29/4/2026), menyampaikan permintaan maaf atas pernyataan yang memicu kontroversi terkait gerbong wanita KRL. (Foto: Instagram/@kemenpppa)
Sender.co.id - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang menuai kontroversi terkait usulan pemindahan gerbong khusus wanita di KRL ke bagian tengah rangkaian. Pernyataan tersebut sebelumnya disampaikan dalam konteks pembahasan keselamatan penumpang pascakecelakaan maut kereta di Bekasi Timur.
Arifah mengakui bahwa ucapannya menimbulkan persepsi yang kurang tepat di tengah situasi duka. Ia menegaskan tidak memiliki maksud untuk membandingkan keselamatan antara perempuan dan laki-laki, melainkan ingin menekankan pentingnya perlindungan bagi seluruh penumpang di transportasi publik.
Menurutnya, sistem transportasi modern harus mampu menjamin keselamatan semua pengguna tanpa diskriminasi. Ia juga menyebut aspek keamanan, kenyamanan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak harus berjalan beriringan dalam kebijakan transportasi.
“Tidak ada maksud membandingkan keselamatan perempuan dan laki-laki. Semua harus menjadi prioritas,” ujar Arifah dalam klarifikasi yang disampaikan melalui pernyataan resmi.
Sebelumnya, usulan pemindahan gerbong wanita ke bagian tengah KRL disebut sebagai salah satu opsi untuk meningkatkan rasa aman penumpang perempuan. Namun, pernyataan itu memicu kritik publik karena dinilai kurang sensitif, terutama karena muncul di tengah sorotan terhadap kecelakaan kereta yang menimbulkan korban jiwa.
Sejumlah pihak menilai fokus utama seharusnya diarahkan pada evaluasi sistem keselamatan perkeretaapian secara menyeluruh, termasuk teknologi persinyalan, sistem pengendalian perjalanan kereta, serta manajemen operasional. Di sisi lain, isu perlindungan perempuan di ruang publik tetap dianggap penting, namun perlu dibahas secara komprehensif dan tidak parsial.
Arifah menegaskan bahwa Kementerian PPPA tetap berkomitmen mendorong kebijakan yang berpihak pada perlindungan perempuan dan anak, termasuk di sektor transportasi publik. Ia juga membuka ruang evaluasi dan masukan dari berbagai pihak agar kebijakan yang diambil ke depan lebih tepat sasaran.
Polemik ini menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian pejabat publik dalam menyampaikan pernyataan, terutama dalam situasi krisis yang melibatkan korban jiwa. Di tengah perhatian publik terhadap keselamatan transportasi, komunikasi yang empatik dan berbasis data dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat. (wg/dv)
Komentar