Sender.co.id –  Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian serius di Pulau Kalimantan. Hingga 20 Agustus 2026, pemantauan satelit menunjukkan ribuan titik panas terdeteksi di lima provinsi, sementara pemerintah memperkuat operasi penanganan di wilayah yang dinilai paling terdampak.

Berdasarkan pemantauan Satelit NOAA-20 yang dikutip BNPB, terdapat 1.487 hotspot di seluruh Kalimantan hingga Kamis (20/8/2026). Sebaran terbanyak berada di Kalimantan Tengah dengan 767 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 560 titik. Sementara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing mencatat 74 titik, sedangkan Kalimantan Utara tiga titik.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan mengatakan jumlah tersebut merupakan hasil pemantauan Satelit NOAA-20.

“Jumlah tersebut tersebar dengan konsentrasi tertinggi berada di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik, disusul Kalimantan Barat 560 titik. Sementara itu, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing terpantau 74 titik, sedangkan Kalimantan Utara sebanyak 3 titik,” papar Berton.

Data BNPB tersebut menunjukkan kondisi terbaru yang berbeda dengan catatan sebelumnya berdasarkan sistem pemantauan lain. Kementerian Kehutanan, melalui SIPONGI dengan pemantauan satelit NASA-MODIS/Terra-Aqua, mencatat peningkatan tajam hotspot berkepercayaan tinggi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan pada 19 Agustus.

Pada 17 Agustus, ketiga provinsi tersebut mencatat total 123 hotspot berkepercayaan tinggi. Jumlahnya menjadi 109 titik pada 18 Agustus, sebelum melonjak menjadi 518 titik pada 19 Agustus pukul 07.00 WIB. Dari jumlah tersebut, Kalimantan Barat mencatat 259 titik, Kalimantan Tengah 242 titik, dan Kalimantan Selatan 17 titik. Secara kumulatif selama 17–19 Agustus, terdapat 750 hotspot berkepercayaan tinggi di tiga provinsi tersebut.

Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa angka hotspot perlu dibaca secara hati-hati. Titik panas merupakan hasil deteksi anomali panas dari satelit dan tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran di lapangan.

“Hotspot tidak otomatis menunjukkan jumlah kejadian kebakaran. Satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot,” jelas Kementerian Kehutanan. Karena itu, setiap informasi hotspot tetap membutuhkan verifikasi lapangan untuk memastikan lokasi, kondisi, penyebab, serta luas area yang terbakar.

Kondisi karhutla juga telah berdampak pada jarak pandang di sejumlah wilayah. Pada 19 Agustus, BMKG mencatat jarak pandang di Bandara Supadio, Pontianak, sekitar 1,2 kilometer dalam kondisi berasap. Di Palangka Raya, jarak pandang sekitar tiga kilometer, sedangkan di Bandara Internasional Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan, jarak pandang sempat turun hingga sekitar 400 meter.

Sehari berikutnya, kondisi di beberapa lokasi mulai membaik. Pada 20 Agustus pukul 10.00 WIB, jarak pandang di Bandara Supadio tercatat sekitar empat kilometer dalam kondisi berasap. Di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, jarak pandang mencapai sekitar enam kilometer, sementara di sejumlah titik Banjarbaru kembali lebih dari 10 kilometer. Pemerintah menegaskan kondisi kabut asap bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti lokasi kebakaran, arah angin, kelembapan, serta kondisi atmosfer.

Untuk menangani kondisi tersebut, pemerintah memperkuat operasi terpadu di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Operasi melibatkan Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, relawan, dan masyarakat.

Sedikitnya 12.880 personel gabungan dikerahkan di tiga provinsi prioritas tersebut. Rinciannya terdiri dari 1.410 personel di Kalimantan Barat, 10.700 personel di Kalimantan Tengah, dan 770 personel di Kalimantan Selatan.

Personel gabungan melakukan patroli terpadu, pemantauan hotspot, pemeriksaan lapangan, pemadaman darat, pembasahan dan pendinginan lahan, penyekatan area terbakar, serta penjagaan kawasan yang rawan kembali terbakar. Pemerintah juga memperkuat sarana pemadaman, termasuk pompa, tangki air, kendaraan operasional, alat komunikasi, hingga pembangunan dan pengaktifan sumur bor di wilayah prioritas.

Penanganan dari udara juga diperkuat, khususnya di Kalimantan Tengah. Pemerintah menyiapkan helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, dan helikopter water bombing untuk menjangkau lokasi yang sulit ditangani melalui jalur darat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga telah berkoordinasi dengan Kepala BNPB untuk menambah dukungan armada water bombing. Namun, operasi udara tetap bergantung pada jarak pandang, kondisi asap, cuaca, serta standar keselamatan penerbangan.

Selain pemadaman, pemerintah juga menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Di Kalimantan Barat, OMC telah dilakukan pada 13–17 Agustus melalui sembilan sorti penerbangan. Pemerintah menyebut peluang pelaksanaan kembali OMC di wilayah tersebut terbuka pada 23–27 Agustus, bergantung pada ketersediaan awan yang memenuhi persyaratan teknis. Sementara di Kalimantan Tengah, OMC telah dilaksanakan dalam dua periode, yakni 27 Juli–4 Agustus dan 11–15 Agustus.

Ancaman karhutla sebenarnya telah terlihat sejak beberapa bulan sebelumnya. Data WALHI untuk periode 1 Januari hingga 27 Juli 2026 mencatat 34.262 hotspot di Pulau Kalimantan, dengan luas indikatif areal karhutla mencapai 33.837 hektare. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan jumlah hotspot tertinggi dalam catatan tersebut, yakni 17.236 titik dengan luas indikatif karhutla 28.680 hektare.

WALHI juga menemukan bahwa 25.524 hotspot atau sekitar 74 persen dari total hotspot di Kalimantan berada di dalam kawasan konsesi perusahaan. Dari jumlah tersebut, 10.739 hotspot berada di kawasan HGU perkebunan kelapa sawit, 7.880 hotspot berada di konsesi pertambangan, dan 6.905 hotspot berada di konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Koordinator Pengkampanye WALHI Nasional Uli Arta Siagian menilai temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan karhutla tidak cukup ditangani melalui pemadaman ketika api sudah muncul. Menurutnya, pemerintah perlu memperbaiki tata kelola kawasan dan memperkuat penegakan hukum terhadap pemegang izin yang bermasalah.

“Data kami menunjukkan bahwa 74 persen hotspot di Pulau Kalimantan berada di dalam kawasan konsesi perusahaan. Lagi-lagi data ini membuktikan bahwa akar persoalan karhutla adalah gagalnya negara memastikan perlindungan ekosistem penting seperti gambut dan hutan dan lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan penjahat lingkungan,” kata Uli.

WALHI kemudian mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan, khususnya yang berada di kawasan gambut dan hutan alam. Organisasi tersebut juga meminta agar perusahaan yang terbukti lalai atau melanggar kewajiban pengendalian karhutla diberikan sanksi tegas serta dibebankan tanggung jawab terhadap pemulihan ekosistem.

Di Kalimantan Tengah, tekanan karhutla juga terlihat dari perkembangan hotspot dan kejadian kebakaran di tingkat daerah. Di Kotawaringin Barat, misalnya, data SIPONGI mencatat 527 hotspot dalam periode pemantauan, dengan 400 titik di antaranya terdeteksi sepanjang Agustus hingga 20 Agustus. Jumlah kejadian karhutla di wilayah tersebut juga meningkat dari 62 kasus sepanjang Juli menjadi 94 kasus hingga 20 Agustus.

Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Warga juga diminta segera melaporkan titik api atau kepulan asap kepada BPBD, Manggala Agni, aparat pemerintah daerah, maupun posko terdekat agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.

Di tengah meningkatnya aktivitas karhutla, masyarakat di wilayah terdampak juga diminta mengurangi aktivitas luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, menggunakan masker, serta segera mencari pertolongan medis apabila mengalami gangguan pernapasan. Pengendara juga diimbau meningkatkan kewaspadaan ketika jarak pandang menurun akibat asap.

Dengan kondisi terbaru hingga 20 Agustus 2026, karhutla di Kalimantan masih menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan berlapis. Data satelit menunjukkan tingginya hotspot, sementara laporan lapangan memperlihatkan adanya kebakaran dan kabut asap di sejumlah daerah. Pemerintah kini menggabungkan deteksi dini, pemadaman darat dan udara, OMC, penguatan personel, serta penegakan hukum untuk mencegah kebakaran semakin meluas. (it/dv)