(Manpan RB Azwar Anas/istimewa)
Sender.co.id Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, mengingatkan calon peserta seleksi CPNS 2024 untuk tidak terpengaruh oleh penipuan calo yang menjanjikan "jalur khusus" dalam proses penerimaan calon aparatur sipil negara.
"Pendaftaran sudah dimulai hari ini. Masyarakat jangan terpedaya oleh pihak yang mengklaim bisa menjamin kelulusan. Bahkan anak presiden pun tidak otomatis lolos," kata Azwar Anas saat meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Trenggalek di Trenggalek, Jawa Timur, belum lama ini.
"Pengawasan akan diperketat, dan sistem seleksi serta penjaringan terus disempurnakan untuk mengurangi kemungkinan transaksi atau lobi, memastikan pelaksanaan seleksi CPNS berjalan jujur, adil, dan bertanggung jawab," jelasnya.
Azwar Anas menekankan bahwa proses seleksi sangat ketat dan tidak bisa dimanipulasi seperti yang dikhawatirkan masyarakat.
"Semua menggunakan CAT (Computer Assisted Test). Tidak ada istilah 'orang dalam', 'PDAM', 'ponakan', atau 'anak menantu'. Semua seleksi terbuka dan memberi kesempatan yang sama," tegasnya.
Untuk mencegah praktik curang seperti penggunaan joki yang ditemukan pada seleksi sebelumnya, Azwar Anas menyebut telah memperketat sistem seleksi dengan penerapan double face recognition selama pendaftaran dan pelaksanaan tes.
"Karena pada seleksi sebelumnya ditemukan joki di dua tempat, sekarang kita menggunakan double face recognition. Jika wajah tidak cocok saat tes, sistem akan langsung berhenti," ujarnya.
Tahun ini tersedia 600 ribu formasi, tetapi hanya sekitar 250 ribu yang akan digunakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Beberapa usulan formasi dicoret karena dianggap akan digantikan oleh teknologi.
"Ada 600 ribu formasi, tetapi tidak semuanya akan dimanfaatkan. Tidak lebih dari 250 ribu. Banyak usulan formasi teknis yang dicoret karena berpotensi tergantikan oleh teknologi," jelasnya.
Azwar Anas juga menyebut bahwa seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) secara menyeluruh akan dilakukan dalam waktu dekat, termasuk pengadaan formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
"Setelah CPNS, kami akan fokus pada P3K. Jumlahnya tergantung anggaran daerah, dengan opsi P3K paruh waktu dan penuh waktu. Instruksi presiden adalah jika data valid dan tidak ada PHK, maka pegawai akan otomatis menjadi P3K. Seleksi untuk P3K akan dilakukan sesuai kebutuhan," tutupnya. (*)
Komentar