Lebih dari 2.000 ASN Kalimantan Tengah dikerahkan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bersama TNI dan Polri. Para personel dilepas dalam apel gelar pasukan di halaman Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Senin (31/8/2026), Pengerahan ini dilakukan setelah Pemprov Kalteng menetapkan status tanggap darurat karhutla. Namun, prosesi pelepasan yang disertai seremoni dan pengibaran bendera turut menjadi sorotan warganet di tengah kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Foto: pantau
Sender.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengerahkan lebih dari 2.000 aparatur sipil negara (ASN) untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah. Ribuan ASN tersebut dilepas bersama unsur TNI dan Polri dalam apel gelar pasukan di halaman Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Senin (31/8/2026).
Pengerahan ASN dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat penanganan karhutla di tingkat lapangan. Personel berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan akan mendukung petugas yang sebelumnya telah melakukan pemadaman serta pencegahan penyebaran api.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan keterlibatan ASN merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi kondisi darurat yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Hari ini kita bukan sekadar apel, tetapi menunjukkan komitmen bersama jajaran TNI dan Polri, bahwa ASN Provinsi Kalimantan Tengah juga tidak tinggal diam saat masyarakat membutuhkan, khususnya menghadapi karhutla,” ujar Agustiar.
Menurut Agustiar, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Ia meminta seluruh unsur yang terlibat mengutamakan kerja sama dan tidak saling menyalahkan ketika menghadapi kondisi di lapangan.
“Api tidak akan padam dengan saling menyalahkan, asap tidak hilang dengan perdebatan. Yang kita perlukan semangat kerja sama, gotong royong, kolaborasi, semua elemen,” tegasnya.
Dalam menjalankan tugas, para ASN diminta tidak bekerja secara mandiri tanpa koordinasi. Mereka juga diwajibkan memperhatikan keselamatan, menggunakan alat pelindung diri, serta mengikuti arahan koordinator di lapangan.
Pengerahan ribuan ASN tersebut berlangsung setelah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Karhutla Tahun 2026 melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/230/2026 tertanggal 31 Agustus 2026. Pemerintah daerah juga membentuk pos komando untuk mengoordinasikan penanganan selama masa tanggap darurat.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, hingga Juli 2026 tercatat sekitar 3.096,52 hektare lahan terbakar di wilayah tersebut. Kebakaran mencakup area penggunaan lain maupun kawasan hutan.
Penanganan karhutla tidak hanya dilakukan melalui pemadaman di darat. Pemerintah juga mengerahkan dukungan udara serta melakukan operasi modifikasi cuaca untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah yang membutuhkan.
Kepala BNPB Suharyanto sebelumnya menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi karhutla. Penanganan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, relawan, hingga masyarakat.
Menurutnya, penguatan personel dan peralatan diperlukan agar titik api dapat segera dikendalikan sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat.
Di tengah pengerahan tersebut, prosesi pelepasan ASN juga menjadi perhatian publik setelah video kegiatan beredar di media sosial. Sejumlah warganet menyoroti adanya acara seremoni dan pengibaran bendera dalam pemberangkatan personel, terutama karena dilakukan ketika karhutla dan kabut asap masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah.
Namun, kegiatan tersebut secara resmi merupakan bagian dari apel gelar pasukan untuk mengonsolidasikan personel sekaligus memperkuat koordinasi penanganan karhutla. Seremoni pemberangkatan menjadi bagian dari kegiatan sebelum personel diterjunkan ke wilayah yang membutuhkan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan personel yang dikerahkan akan bekerja bersama unsur terkait di lapangan. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pemadaman, mencegah perluasan titik api, sekaligus mengurangi dampak asap terhadap masyarakat. (wg)
Komentar