Wakil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan keterangan mengenai penundaan implementasi kebijakan pajak e-commerce di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (5/8/2026). Foto: Dok. Antara
Sender.co.id – Pemerintah resmi menunda penerapan kebijakan pemungutan pajak bagi pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) yang sebelumnya dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional dan daya beli masyarakat yang dinilai masih memerlukan perhatian.
Penundaan itu disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (5/8/2026). Menurutnya, pemerintah masih melakukan kajian mendalam sebelum menetapkan waktu pemberlakuan kebijakan tersebut.
"Itu ditunda sampai mungkin nanti kita tentukan ke depan seperti apa. Kita lihat kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat seperti apa," ujar Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya menegaskan bahwa penundaan bukan berarti pemerintah membatalkan rencana pengenaan pajak e-commerce. Sebaliknya, kebijakan tersebut masih menjadi bagian dari agenda reformasi perpajakan yang bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil serta mengikuti perkembangan ekonomi digital.
Menurutnya, pemerintah ingin memastikan implementasi kebijakan tidak justru memberikan tekanan tambahan kepada masyarakat maupun pelaku usaha yang saat ini masih menghadapi tantangan ekonomi.
Rencana pemungutan pajak e-commerce sebelumnya menjadi perhatian publik karena pemerintah berencana menunjuk platform marketplace sebagai pihak yang memungut, menyetor, sekaligus melaporkan pajak dari transaksi yang dilakukan para penjual di dalam platform.
Skema tersebut dirancang untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan sektor ekonomi digital yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Namun pemerintah menilai pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu aktivitas perdagangan digital, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pemerintah juga masih berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri digital, asosiasi e-commerce, serta kementerian dan lembaga terkait sebelum menetapkan regulasi final.
Purbaya menjelaskan, keputusan penundaan diambil karena pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan perlindungan terhadap konsumsi masyarakat.
Menurutnya, kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian membuat pemerintah perlu lebih cermat dalam menerapkan kebijakan fiskal yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
"Kita ingin kebijakan ini diterapkan pada waktu yang tepat sehingga tidak memberikan dampak negatif terhadap konsumsi masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi," kata Purbaya.
Menanggapi keputusan tersebut, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Bima Laga, menyambut baik langkah pemerintah yang memberikan ruang untuk pembahasan lebih lanjut.
Menurut Bima, pelaku industri digital memang membutuhkan kepastian regulasi, namun implementasinya juga harus mempertimbangkan kesiapan ekosistem digital nasional.
"Kami mengapresiasi pemerintah yang membuka ruang dialog. Regulasi perpajakan memang penting, tetapi implementasinya perlu dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu pertumbuhan pelaku usaha, terutama UMKM yang berjualan melalui platform digital," ujar Bima Laga.
Ia menambahkan, asosiasi siap memberikan masukan kepada pemerintah agar kebijakan perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan tanpa mengurangi daya saing sektor e-commerce Indonesia.
Hingga saat ini pemerintah belum menetapkan tanggal baru terkait pemberlakuan pajak e-commerce. Kementerian Keuangan memastikan seluruh proses masih berada pada tahap evaluasi dan pembahasan lintas kementerian serta pemangku kepentingan.
Pemerintah juga menegaskan bahwa apabila kebijakan tersebut mulai diterapkan, akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu agar pelaku usaha maupun platform digital memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian sistem administrasi perpajakan.
Dengan penundaan tersebut, mekanisme perpajakan transaksi e-commerce tetap mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini hingga regulasi baru resmi diterbitkan. (it/dv)
Komentar