(Ilustrasi PIK 2/Kompas)
Sender.co.id - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR,
Mulyanto, minta Pemerintah membatalkan status Proyek Strategis Nasional (PSN)
terhadap Proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2).
Menurut Mulyanto proyek itu milik swasta yang dibangun untuk
kepentingan komersil sehingga tidak patut mendapat bantuan APBN.
Ia minta Pemerintah memprioritaskan program lain yang benar-benar bermanfaat
bagi masyarakat luas. Bukan hanya bermanfaat bagi segelintir pengusaha
saja.
"Saya heran apa pertimbangan Pemerintah memasukan proyek PIK 2 sebagai
PSN. Kalau mau balas budi politik jangan pakai APBN lah. Kasihan
masyarakat. Apalagi tanah-tanah masyarakat dilaporkan dibeli paksa dengan
harga murah," ujar Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu
(25/9).
Ia mendesak Calon Bupati Tangerang dan Calon Gubernur Banten membela
kepentingan rakyatnya untuk mampu mendesak Pemerintah membatalkan PSN ini. Isu
ini harus menjadi perhatian publik agar Pemerintah tidak semena-mena menetapkan
proyek komersil milik swasta sebagai PSN.
Mulyanto menilai penetapan PIK 2 sebagai PSN sebagai bentuk penyalahgunaan
kekuasaan untuk kepentingan kelompok bisnis tertentu. Karena itu kebijakan ini
harus ditolak agar tidak menjadi pembenaran bagi penyelenggara negara
berikutnya.
"Masyarakat harus mengawal isu ini agar DPR dan Pemerintah mengevaluasi penetapan status PSN ini. Hingga selanjutnya membatalkan dan mengganti dengan proyek lain yang lebih penting," tegas Mulyanto. (VE)
Komentar